Piagam Direksi

Piagam Direksi 2017-12-11T16:34:56+00:00

PIAGAM DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Direksi

  1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang sudah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.
  2. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Direksi mengurus kekayaan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan.
  6. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
  7. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
  8. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite.
  9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Wewenang Direksi

  1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
  2. Direksi berwenang mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan berikut ini memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris:
    1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (tidak termasuk menarik uang dari kredit-kredit yang telah dibuka dan dalam hal Perusahaan menjalankan kegiatan usaha Perusahaan)
    2. Membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perusahaan, kecuali dalam hal menjalankan kegiatan usahanya
    3. Mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerak milik Perusahaan
    4. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam Perusahaan lain tanpa mengurangi izin yang berwenang
    5. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang dengan nilai sampai dengan 50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
  3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perusahaan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perusahaan, harus mendapat persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
  4. Dua anggota Direksi bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
  5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
    1. Terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
    2. Anggota Direksi yang bersangkutan memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.
    3. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, yang berhak mewakili Perusahaan adalah:
      1. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
      2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
      3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
  6. Direksi atau anggota Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
  7. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
  8. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.